Silpa Tinggi, Alokasi Dana ke Desa Diperbesar

DuitBLORA, suaramerdeka.com – Tingginya angka sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) di Blora yang terjadi hampir setiap tahun, memunculkan wacana sebagian besar dana pembangunan dikucurkan ke desa.

Wacana tersebut dikemukakan salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora, Seno Margo Utomo. Menurutnya selama ini proyek pembangunan yang dilaksanakan desa kualitasnya cukup baik. Selain itu juga penyerapan anggarannya tergolong tinggi.

‘’Daripada dananya sudah dianggarkan dalam APBD namun tidak terpakai karena kegiatan atau proyeknya tidak dilaksanakan, apakah tidak lebih baik sebagian dana pembangunan dialokasikan ke desa-desa saja,’’ ujarnya, Kamis (25/12).

Seno Margo Utomo yang juga anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku belum memiliki data komplit sisa anggaran tahun ini. Hanya saja dari data yang diterimanya per 15 Desember 2013, silpa tahun ini diperkirakan mencapai Rp 200 miliar. Jumlah tersebut tertinggi dibanding silpa tahun-tahun sebelumnya.

Sekadar diketahui silpa tahun anggaran 2012 mencapai Rp 146 miliar. Jumlah tersebut menurun dibanding silpa 2011 yang mencapai Rp 160 miliar. Adapun silpa pada tahun 2010 sebesar Rp 87 miliar.

Tingginya silpa itu terjadi karena banyak proyek atau kegiatan yang tidak selesai atau tidak dilaksanakan padahal dananya telah dianggarkan dalam APBD. Anggaran itupun akhirnya tidak terpakai.

Menurut Seno Margo Utomo program percepatan penyerapan anggaran melalui percepatan pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan Pemkab Blora dinilai kurang berhasil. ‘’Salah satu buktinya adalah silpa yang masih tinggi,’’ tegasnya.

Anggota DPRD yang berdomisili di Desa Seso, Kecamatan Jepon itu menuturkan pemerintah pusat dan DPR RI belum lama ini mengesahkan undang-undang tentang desa. Dalam UU tersebut antara lain diatur pengalokasian dana pembangunan di desa yang mencapai 10 persen dari total dana alokasi umum (DAU) yang diterima setiap kabupaten.

Menurutnya Pemkab juga harus mendukung pelaksanaan UU tersebut. ‘’Daripada terdapat silpa setiap tahun yang jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan miliar, lebih baik dananya untuk pembangunan di desa saja. Sangat banyak bidang-bidang yang perlu dibangun di desa. Itu juga demi pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa,’’ tegasnya. (Suara Merdeka)

Pengesahan RUU Desa molor, PPDI tetap tuntut jadi PNS

Ruu DesaPupus sudah impian pemerintah desa dan masyarakat desa untuk menikmati Undang-Undang tentang Desa dalam waktu dekat. Sebab, pemerintah dan DPR RI masih belum sepakat mengesahkan UU Desa pada 2 April mendatang.

Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa menjadi UU yang sedianya akan ditetapkan awal April ini ternyata batal.

Hal tersebut diperjelas pernyataan Ketua DPR RI, Marzuki Alie setelah menghubungi Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ponorogo, Kasmani lewat telepon.

Kasmani memaparkan bahwa RUU Desa sementara belum bisa dipastikan akan ditetapkan pada bulan April ini. “Pak Marzuki selaku Ketua DPR RI menjamin bahwa RUU Desa belum akan disahkan menjadi UU Desa pada bulan April mendatang,” ujarnya.

Dia menambahkan saat ini DPR RI berusaha mengegolkan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, dengan ada batasan 2 (dua) kali masa jabatan atau periodesasi.

“Insya Allah tujuh puluh persen masa jabatan Kepala Desa bisa direalisasikan,” ungkap Marzuki seperti ditirukan oleh Kasmani, Sabtu (30/03/2013). Sementara itu terkait penambahan anggaran bagi desa dari APBN, DPR RI mengusulkan agar ada penambahan anggaran bagi desa.

“Namanya adalah penambahan Alokasi Dana Desa atau ADD dari APBN, tetapi nominal belum bisa dijelaskan saat ini,” ungkapnya.

Selain itu tuntutan PPDI juga menjadi prioritas utama, yaitu pengangkatan perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kalau hal itu tak bisa direalisasikan, maka pihak DPR RI mengusulkan adanya penambahan penghasilan tetap perangkat desa setara PNS Golongan 2 A,” urainya.

Bahkan, Marzuki juga menjamin kalau dua usulan dimentahkan, DPR RI meminta pemerintah untuk memberi penghasilan tetap setiap bulan kepada perangkat desa di seluruh Indonesia di atas UMK.

“Paling tidak selain mendapat bengkok, setiap bulan para perangkat di seluruh Indonesia akan mendapat tambahan pendapatan pada kisaran Rp 1,5 Juta hingga Rp 2 Juta per bulan, ini wajib,” jlentrehnya.

Disamping itu Kasmani yang juga Kamituwo Dukuh Gupolo Wetan, Desa Gupolo, Kecamatan Babadan juga menilai Desa memiliki posisi strategis di dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur.@arso

Sumber: LensaIndonesia

PPDI Minta Jaminan Kesehatan

DonohudanBOYOLALI – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Tengah berharap memperoleh jaminan kesehatan selama menjalankan tugas. Pasalnya, mereka bekerja melayani masyarakat dan banyak yang masih mendapat bayaran jauh dari upah minimum kabupaten/kota (UMK).

“Di Kebumen, masih ada perangkat desa yang hanya dibayar Rp 60-70 ribu,” kata Ketua PPDI Jawa Tengah Sarjoko dalam konsolidasi dan pengukuhan pengurus PPDI Jateng di gedung Muzdalifah, kompleks Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Minggu (17/3).

Acara dihadiri Gubernur Bibit Waluyo dan Ketua Umum PPDI Pusat Ubaidi Rosyidi.

Ubaidi berharap ada solusi untuk perangkat desa yang mendapat bayaran jauh di bawah UMK, serta tidak tercakup Jam-kesmas atau Jamkesda dari pemerintah. Misalnya dengan memasukkan mereka ke dalam pelayanan PT Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsotek). Agus Rokiman, pengurus PPDI Banyumas mengusulkan agar kesejahteraan perangkat desa di kabupaten itu bisa jadi patokan.

Kemampuan Anggaran

Di Banyumas, perangkat desa mendapat tunjangan dari pemkab berkisar Rp 1,090 juta-Rp 1,5 juta per bulan untuk staf hingga kades. Juga ada tunjangan jabatan bagi perangkat dan istri serta anak mereka yang berkisar Rp 20 ribu-Rp 50 ribu per bulan.

“Perangkat desa juga mendapat jaminan kesehatan di PT Askes, termasuk untuk istri dan dua anak,” tandasnya.

Bibit Waluyo mengatakan, yang dicapai PPDI Banyumas itu merupakan kondisi ideal yang dia idam-idamkan. Namun untuk menyamakan dengan daerah-daerah lain sangat sulit, karena perbedaan kemampuan anggaran.

“Kalau Blora mau disamakan dengan Banyumas pasti sangat sulit karena APBD mereka sangat kecil,” tegasnya.

Bahkan ada daerah yang dananya habis hanya untuk membayar gaji para PNS. Di sisi lain, Bibit juga menyatakan tak masalah bila UU tentang Desa yang saat ini tengah digodok di DPR memasukkan perangkat desa menjadi PNS. Ia meminta perangkat desa bersabar menunggu UU tersebut resmi diundangkan.

Pada kesempatan itu, mantan Pangkostrad tersebut tak lupa pamer prestasi dan keberhasilan. Salah satunya, awal dia menjabat pada 2008, ada 1.770 desa tertinggal di Jateng yang dibantu Rp 100 juta. Tahun ini jumlah desa yang masih tertinggal berkurang sampai 290 desa dan dibantu dana Rp 100 juta. (*)

Gubernur: Jumlah Desa Tertinggal Turun Secara Signifikan

Donohudan

PELANTIKAN PENGURUS PPDI: Gubernur Bibit Waluyo memberi ucapan selamat kepada para pengurus PPDI Provinsi Jateng yang baru saja dilantik di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Minggu (17/3).

BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah H Bibit Waluyo mengklaim bisa mengurangi jumlah desa tertinggal yang ada di Jawa Tengah, secara signifikan. Pada tahun 2008 lalu, saat awal dia menjabat, masih terdapat 1.770 desa tertinggal dan kemudian mendapat bantuan Rp 100 desa perdesa.

Dan pada tahun ini, jumlahnya tinggal 290 desa saja, dan mereka tetap mendapat bantuan Rp 100 juta.

Hal itu dikemukakan Gubernur, saat acara konsolidasi dan pengukuhan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Tengah di gedung Muzdalifah, kompleks Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Minggu (17/3).

Turut hadir Ketua Umum PPDI Pusat Ubaidi Rosyidi dan Ketua PPDI Jawa Tengah Sarjoko. Gubernur yang terkenal karena program Bali Desa Mbangun Desa itu juga mengemukakan, selama ini Jateng belum bisa maju karena belum memiliki fondasi yang mantap, yakni di bidang infrastruktur dan energi.

“Baru di masa Gubernur Bibit Waluyo, Jateng memiliki fondasi infrastruktur dan energi yang kuat,” tegas mantan Panglima Kodam IV/Diponegoro tersebut. (Basuni Hariwoto/CN37/JBSM)

Sumber: Suara Merdeka

Komisi A DPRD Blora Minta Jadwal Pilkades Sama

pilkades-1

Ilustrasi

BLORA – Komisi A DPRD Blora menghendaki jadwal pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak sama seperti jadwal pilkades enam tahun lalu. Ketika itu pilkades serentak di 246 desa di Kabupaten Blora diselenggarakan pada 5 September 2007.

Pilkades tersebut berlangsung aman dan lancar tanpa ada gejolak di tengah masyarakat. Ke-246 kades yang terpilih dalam pilkades serentak itu akan berakhir masa jabatannya September tahun ini.

Pemkab Blora merencanakan pilkades akan dilaksanakan serentak lagi. Namun hingga kini belum ditentukan kapan digelarnya pilkades tersebut.

“Target pelaksanaan pilkades serentak awal September 2013 dan tanggal 18 September pelantikan kades baru. Sehingga jadwal pelantikan itu sama seperti ketika dilantiknya kades terpilih pada enam tahun lalu. Juli pembentukan panitia pilkades,” ujar Seno Margo Utomo, salah seorang anggota Komisi A DPRD Blora, Senin (11/3).

Seperti diketahui, Komisi A antara lain membidangi pemerintahan, hukum dan kepegawaian, termasuk juga pemerintahan desa.

Seno Margo Utomo yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengungkapkan anggaran penyelenggaraan pilkades serentak sudah masuk di kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) RAPBD 2013. Jumlahnya sebesar Rp6 miliar.

Berkas RAPBD 2013 hingga kini masih disusun pemkab dan akan segera diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama.”Dari total anggaran itu bantuan untuk setiap desa yang akan melaksanakan pilkades adalah Rp12 juta hingga Rp22 juta,” tandasnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Blora, Winarno, mengemukakan saat ini pihaknya fokus dalam pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sejumlah desa yang masa jabatannya telah habis. BPD tersebut di antara berada di desa-desa yang akan menggelar pilkades seiring akan habisnya masa jabatan sang kades pada bulan September 2013.

Menurut Winarno yang juga mantan Asisten I Sekretariat Daerah (Setda), BPD tersebut nantinya akan membentuk panitia pilkades. “Karena itu dilakukan pengisian BPD-nya dulu,” katanya.

Selain 246 desa yang masa jabatan kadesnya akan habis pada September 2013, ada juga desa-desa yang hingga kini belum ada kades definitifnya setelah sang kades meninggal dunia atau terjerat permasalahan hukum. Kemungkinan besar pengisian jabatan kades di desa tersebut juga akan dilaksanakan bersamaan dengan pilkades serentak di 246 desa. (Abdul Muiz/CN33/JBSM)

Sumber: Suara Merdeka

Pejabat Blora Diberi Handphone Khusus

b3d81ad1d12330d16883bc5b300f71ac

HP KHUSUS : Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Mulyowati, mencoba mengoperasikan handphone Lembaga Sandi Negara, Kamis (7/3). (suaramerdeka.com/Abdul Muiz)

BLORA - Sebanyak 33 pejabat di Pemkab Blora mulai hari ini, Kamis (7/3),  mengggunakan handphone khusus. Handphone berjenis I Sec-HT dab Mobile Crypto SMS Enterprise itu merupakan barang pinjam pakai dari Lembaga Sandi Negara.

Ke-33 pejabat yang mendapatkan Handphone pinjam pakai tersebut adalah bupati, wakil bupati, sekda, asisten setda serta para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

”Barang ini pinjam pakai yang melekat pada jabatan. Jadi seandainya nanti Anda dimutasi atau pensiun, barang ini dikembalikan untuk kemudian dipakai pejabat yang baru. Seperti mobil dinas,” ujar Asisten III Setda Blora, Pramono.

Penggunaan handphone pinjam pakai itu untuk menghindari penyadapan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena itu handphone tersebut dilengkapi sejumlah fitur khusus. Selain seperti handphone biasa, barang itu bisa difungsikan sebagai handy talky (HT).

”Namun untuk HT hanya dalam lingkup wilayah Blora. Sedangkan sms atau telpon bisa untuk seluruh wilayah di Indonesia,” ujar Sali, salah seorang petugas yang memberikan praktik pengoperasian handphone.

Dia juga mengemukakan jika ada sms nyasar ke handphone pinjaman Lembaga Sandi Negara tersebut maka smsnya tidak akan terbaca. ”I Sec-HT ini digunakan untuk memperlancar komunikasi dan tugas dalam bekerja,” tandas Kabag TU dan Keuangan Setda, Hurip Indiani. (Abdul Muiz / CN19 / JBSM)

Sumber: Suara Merdeka