PPDI Minta Jaminan Kesehatan

BOYOLALI – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Tengah berharap memperoleh jaminan kesehatan selama menjalankan tugas. Pasalnya, mereka bekerja melayani masyarakat dan banyak yang masih mendapat bayaran jauh dari upah minimum kabupaten/kota (UMK).

“Di Kebumen, masih ada perangkat desa yang hanya dibayar Rp 60-70 ribu,” kata Ketua PPDI Jawa Tengah Sarjoko dalam konsolidasi dan pengukuhan pengurus PPDI Jateng di gedung Muzdalifah, kompleks Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Minggu (17/3).

Acara dihadiri Gubernur Bibit Waluyo dan Ketua Umum PPDI Pusat Ubaidi Rosyidi.

Ubaidi berharap ada solusi untuk perangkat desa yang mendapat bayaran jauh di bawah UMK, serta tidak tercakup Jam-kesmas atau Jamkesda dari pemerintah. Misalnya dengan memasukkan mereka ke dalam pelayanan PT Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsotek). Agus Rokiman, pengurus PPDI Banyumas mengusulkan agar kesejahteraan perangkat desa di kabupaten itu bisa jadi patokan.

Kemampuan Anggaran

Di Banyumas, perangkat desa mendapat tunjangan dari pemkab berkisar Rp 1,090 juta-Rp 1,5 juta per bulan untuk staf hingga kades. Juga ada tunjangan jabatan bagi perangkat dan istri serta anak mereka yang berkisar Rp 20 ribu-Rp 50 ribu per bulan.

“Perangkat desa juga mendapat jaminan kesehatan di PT Askes, termasuk untuk istri dan dua anak,” tandasnya.

Bibit Waluyo mengatakan, yang dicapai PPDI Banyumas itu merupakan kondisi ideal yang dia idam-idamkan. Namun untuk menyamakan dengan daerah-daerah lain sangat sulit, karena perbedaan kemampuan anggaran.

“Kalau Blora mau disamakan dengan Banyumas pasti sangat sulit karena APBD mereka sangat kecil,” tegasnya.

Bahkan ada daerah yang dananya habis hanya untuk membayar gaji para PNS. Di sisi lain, Bibit juga menyatakan tak masalah bila UU tentang Desa yang saat ini tengah digodok di DPR memasukkan perangkat desa menjadi PNS. Ia meminta perangkat desa bersabar menunggu UU tersebut resmi diundangkan.

Pada kesempatan itu, mantan Pangkostrad tersebut tak lupa pamer prestasi dan keberhasilan. Salah satunya, awal dia menjabat pada 2008, ada 1.770 desa tertinggal di Jateng yang dibantu Rp 100 juta. Tahun ini jumlah desa yang masih tertinggal berkurang sampai 290 desa dan dibantu dana Rp 100 juta. (*)

Gubernur: Jumlah Desa Tertinggal Turun Secara Signifikan

PELANTIKAN PENGURUS PPDI: Gubernur Bibit Waluyo memberi ucapan selamat kepada para pengurus PPDI Provinsi Jateng yang baru saja dilantik di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Minggu (17/3).

BOYOLALI – Gubernur Jawa Tengah H Bibit Waluyo mengklaim bisa mengurangi jumlah desa tertinggal yang ada di Jawa Tengah, secara signifikan. Pada tahun 2008 lalu, saat awal dia menjabat, masih terdapat 1.770 desa tertinggal dan kemudian mendapat bantuan Rp 100 desa perdesa.

Dan pada tahun ini, jumlahnya tinggal 290 desa saja, dan mereka tetap mendapat bantuan Rp 100 juta.

Hal itu dikemukakan Gubernur, saat acara konsolidasi dan pengukuhan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Tengah di gedung Muzdalifah, kompleks Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Minggu (17/3).

Turut hadir Ketua Umum PPDI Pusat Ubaidi Rosyidi dan Ketua PPDI Jawa Tengah Sarjoko. Gubernur yang terkenal karena program Bali Desa Mbangun Desa itu juga mengemukakan, selama ini Jateng belum bisa maju karena belum memiliki fondasi yang mantap, yakni di bidang infrastruktur dan energi.

“Baru di masa Gubernur Bibit Waluyo, Jateng memiliki fondasi infrastruktur dan energi yang kuat,” tegas mantan Panglima Kodam IV/Diponegoro tersebut. (Basuni Hariwoto/CN37/JBSM)

Sumber: Suara Merdeka

Komisi A DPRD Blora Minta Jadwal Pilkades Sama

Ilustrasi

BLORA – Komisi A DPRD Blora menghendaki jadwal pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak sama seperti jadwal pilkades enam tahun lalu. Ketika itu pilkades serentak di 246 desa di Kabupaten Blora diselenggarakan pada 5 September 2007.

Pilkades tersebut berlangsung aman dan lancar tanpa ada gejolak di tengah masyarakat. Ke-246 kades yang terpilih dalam pilkades serentak itu akan berakhir masa jabatannya September tahun ini.

Pemkab Blora merencanakan pilkades akan dilaksanakan serentak lagi. Namun hingga kini belum ditentukan kapan digelarnya pilkades tersebut.

“Target pelaksanaan pilkades serentak awal September 2013 dan tanggal 18 September pelantikan kades baru. Sehingga jadwal pelantikan itu sama seperti ketika dilantiknya kades terpilih pada enam tahun lalu. Juli pembentukan panitia pilkades,” ujar Seno Margo Utomo, salah seorang anggota Komisi A DPRD Blora, Senin (11/3).

Seperti diketahui, Komisi A antara lain membidangi pemerintahan, hukum dan kepegawaian, termasuk juga pemerintahan desa.

Seno Margo Utomo yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengungkapkan anggaran penyelenggaraan pilkades serentak sudah masuk di kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) RAPBD 2013. Jumlahnya sebesar Rp6 miliar.

Berkas RAPBD 2013 hingga kini masih disusun pemkab dan akan segera diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama.”Dari total anggaran itu bantuan untuk setiap desa yang akan melaksanakan pilkades adalah Rp12 juta hingga Rp22 juta,” tandasnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Blora, Winarno, mengemukakan saat ini pihaknya fokus dalam pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sejumlah desa yang masa jabatannya telah habis. BPD tersebut di antara berada di desa-desa yang akan menggelar pilkades seiring akan habisnya masa jabatan sang kades pada bulan September 2013.

Menurut Winarno yang juga mantan Asisten I Sekretariat Daerah (Setda), BPD tersebut nantinya akan membentuk panitia pilkades. “Karena itu dilakukan pengisian BPD-nya dulu,” katanya.

Selain 246 desa yang masa jabatan kadesnya akan habis pada September 2013, ada juga desa-desa yang hingga kini belum ada kades definitifnya setelah sang kades meninggal dunia atau terjerat permasalahan hukum. Kemungkinan besar pengisian jabatan kades di desa tersebut juga akan dilaksanakan bersamaan dengan pilkades serentak di 246 desa. (Abdul Muiz/CN33/JBSM)

Sumber: Suara Merdeka